Blue Policing juga diarahkan untuk menjawab berbagai persoalan di wilayah pesisir dan perairan, mulai dari praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing), kerusakan terumbu karang, pencemaran laut, degradasi mangrove, hingga gangguan keamanan dan keselamatan aktivitas masyarakat pesisir.

Pitoyo menjelaskan, pelaksanaan program Blue Policing dibangun melalui enam pilar utama, yaitu Blue Prevention, Blue Community, Blue Intelligence, Blue Law Enforcement, Blue Environment, dan Blue Impact.

Keenam pilar tersebut menjadi landasan dalam menjalankan upaya pencegahan, memperkuat kemitraan dengan masyarakat, memetakan potensi kerawanan, melakukan penegakan hukum, melindungi lingkungan, serta mengukur dampak kegiatan kepolisian terhadap masyarakat dan ekosistem laut.

β€œKeberhasilan menjaga laut tidak bisa hanya mengandalkan kehadiran aparat. Dibutuhkan keterlibatan masyarakat, khususnya para nelayan, karena mereka merupakan pihak yang paling dekat dengan wilayah perairan dan merasakan langsung dampak dari kerusakan lingkungan maupun gangguan keamanan laut,” jelasnya.