"Komentarnya adalah tentang rapat gabungan dan pelaksanaan rapat paripurna," ucap dia.
Pimpinan MPR kemudian menggelar rapat gabungan bersama semua fraksi dan kelompok DPD untuk memproses pemilihan cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka. Dalam rapat, diputuskan bahwa MPR mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menyetorkan nama cawapres.
"Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segara menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi MPR," kata Muzani.
Keputusan lainnya menyangkut pelaksana pemilihan hingga pelantikan cawapres terpilih. Diputuskan seluruh proses itu dilaksanakan pada awal Desember 2026.
"Pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu, 2 Desember 2026, di gedung Senayan ini," imbuh Muzani.
Tim verifikasi wapres ada 36 orang. Tim ini diketuai oleh seorang pimpinan MPR.
"Rapat gabungan telah memutuskan jumlah tim verifikasi ada 36 yang akan diketuai oleh seorang di antaranya dari pimpinan MPR," kata Muzani.
Ketua Fraksi PKB DPR Syaiful Huda mengatakan dukungan kader PKB agar Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengisi posisi Wapres merupakan aspirasi pribadi. Huda menegaskan dukungan itu bukan sikap resmi partai.
"Aspirasi pribadi. Jadi tidak mewakili kelembagaan PKB. Jadi ya aspirasi personal," jelas Huda kepada wartawan di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (13/11).
Huda mengatakan sejauh ini PKB menyerahkan sepenuhnya pengisian kekosongan Wapres kepada Presiden Prabowo Subianto. Sebab, menurut dia, hal tersebut sudah diatur secara jelas dalam undang-undang.
