NADIKABAR.COM — Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) berharap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka diberi ruang untuk mengklarifikasi perihal ijazah pendidikan yang belakangan menuai polemik. Klarifikasi diperlukan sekaligus juga untuk merespons desakan pemakzulan.
Ketua PSI bidang politik, Bestari Barus, mengaku bingung dengan desakan sejumlah pihak yang meminta Gibran mundur dari jabatan dan terkesan ingin buru-buru.
"Polemik ijazah kan apa iya kemudian harus mundur, gitu? Kan harus ada ruang yang diberikan kepada pak Wapres, pak Gibran, untuk mengklarifikasi secara langsung," kata Bestari seperti com, Selasa (10/11).
"Kan ruang untuk klarifikasi itu belum diberikan kepada pak Wapres. Kenapa jadi buru-buru?" lanjutnya.
Pernyataan itu disampaikan Bestari termasuk juga untuk merespons ultimatum Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, yang menyatakan Gibran harus mengundurkan diri atau dimakzulkan pascaputusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan dan ijazah beberapa waktu lalu.
Bestari mengaku tidak mempersoalkan wacana pemakzulan di DPR. Menurut dia, selama prosesnya sesuai konstitusi, pihaknya tak keberatan. Namun, ia mengingatkan sejumlah tahapan yang harus dilalui.
