NADIKABAR.COM — PSI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali mengkritik rancangan peraturan daerah terkait APBD Perubahan 2026. Pemprov Bali merancang pendapatan daerah sebesar Rp 6,66 triliun, belanja daerah sebesar Rp 7,50 triliun, dan defisit sebesar Rp 842,56 miliar.
Ketua Fraksi Gerindra-PSI Gede Harja Astawa mengatakan APBD bukan hanya sekadar angka, melainkan tanggung jawab terhadap uang rakyat.
"Fraksi Gerindra-PSI melihat angka-angka tersebut bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Di balik setiap angka tersebut terdapat uang rakyat," kata Harja saat menyampaikan pandangan umum dalam Rapat Paripurna di DPRD Bali, Senin (14/9/2026).
"Kami tidak ingin keberhasilan APBD hanya diukur dari tingginya serapan anggaran," sambungnya.
Harja mengatakan keberhasilan APBD harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Misalnya, anggaran untuk memperbaiki jalan rusak, meningkatkan pelayanan fasilitas kesehatan, meningkatkan kualitas pendidikan, hingga memastikan petani, nelayan, dan peternak benar-benar memperoleh manfaat.
"Dan persoalan sampah serta lingkungan harus benar-benar mendapatkan penyelesaian," tuturnya.
