PSSI menegaskan penunjukan Plt merupakan langkah transisi organisasi, bukan untuk mengambil alih hak anggota dalam menentukan kepemimpinan federasi. KLB menjadi mekanisme untuk menghasilkan kepengurusan baru.
PSSI juga mempertimbangkan keberlangsungan program pembinaan, penyelenggaraan kompetisi, pengembangan futsal di daerah, serta persiapan tim nasional agar dinamika kepengurusan tidak menghambat perkembangan futsal Indonesia.
Penunjukan Vivin tidak terlepas dari kisruh internal FFI yang berkembang sejak persoalan pengelolaan kompetisi. Sejumlah klub mempersoalkan hadiah Pro Futsal League (PFL) musim 2025/2026 yang belum dibayarkan hingga kompetisi musim 2026/2027 dimulai pada September. Persoalan subsidi liga juga menjadi sorotan.
Pada 3 November 2026, Kompetisi Futsal Indonesia (KFI) menyatakan seluruh subsidi dan kontribusi untuk klub peserta PFL serta Women's Pro Futsal League (WPFL) telah dilunasi. Namun, dinamika internal organisasi masih berlanjut.
Sehari setelahnya, tepatnya 4 November, Michael Sianipar memberhentikan Budi Setiawan dari jabatan Sekretaris Jenderal FFI melalui SK Nomor 0071/FFI-KEP/1229/ORG/XI-2026.
Michael menyebut keputusan tersebut sebagai bagian dari penataan organisasi. Namun, Budi mempersoalkan prosedur pemberhentiannya karena menilai keputusan itu tidak mengikuti mekanisme yang berlaku.
Gejolak semakin besar pada 10 November 2026. Sebanyak 10 klub peserta Pro Futsal League mendesak penyelenggaraan KLB untuk membenahi tata kelola futsal nasional. Sepuluh klub tersebut adalah Bintang Timur Surabaya, Blacksteel FC, Pangsuma FC, Proton, Cosmo JNE, Kuda Laut Nusantara, Halus FC, Mimika, Unggul FC, dan Nanzabi.
