Ia mencontohkan Australia yang memiliki "Child Support Agency" serta Malaysia dengan Badan Sokongan Keluarga sebagai lembaga yang mengawal pemenuhan hak finansial perempuan dan anak setelah perceraian.
Chandra menyebutkan angka perceraian di Kalimantan Barat mencapai sekitar 13.000 hingga 22.000 kasus setiap tahun. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena dampak perceraian tidak hanya dirasakan pasangan, tetapi juga anak-anak yang berpotensi menghadapi persoalan sosial.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengapresiasi inisiatif PTA Pontianak membangun kolaborasi dengan berbagai instansi melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat.
Ia mengatakan kerja sama lintas sektor menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung pembangunan daerah.