NADIKABAR.COM — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah segera menyusun formula perguruan tinggi negeri (PTN) tanpa biaya agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan ketimpangan dengan perguruan tinggi swasta (PTS).
"Kami menyambut dengan baik. Komisi X meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, untuk segera membuat formula, kemudian kita diskusikan," kata Lalu di Jakarta, Senin.
Menurut dia, pemerintah dan DPR perlu menyusun formula yang tepat agar rencana menggratiskan pendidikan di PTN memberikan dampak positif tanpa mengabaikan keberlangsungan PTS.
Salah satu skema yang menurut Lalu dapat dipertimbangkan adalah mengalihkan peruntukan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dari PTN ke PTS apabila pendidikan di PTN nantinya tidak lagi dipungut biaya.
"Jangan sampai pendidikan tinggi digratiskan untuk PTN, kemudian PTS menjadi terbengkalai, jadi harus ada skema," katanya.
Selain keberlangsungan jumlah mahasiswa, ia meminta pemerintah memperhatikan biaya operasional PTS sehingga kebijakan pendidikan gratis tidak menciptakan ketimpangan antara perguruan tinggi negeri dan swasta.
Berdasarkan data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Indonesia memiliki 128 PTN.
Rencana pendidikan tanpa biaya tersebut sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada puncak peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat (18/9).
Prabowo menyatakan biaya pendidikan negeri mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri harus gratis dan tidak menjadi beban masyarakat. Presiden juga mengatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas upaya mewujudkan kebijakan tersebut.
"Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas (rapat terbatas) atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis," kata Prabowo.
Presiden juga menyinggung sumber pendanaan untuk merealisasikan pendidikan tanpa biaya tersebut, antara lain dari pengembalian uang negara hasil tindak pidana korupsi.
"Nanti akan ada yang bertanya, dari mana uangnya? Uangnya yang dikorupsi, yang nyolong, yang dicuri," ujar Prabowo.
