NADIKABAR.COM — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjelaskan progres pemulihan infrastruktur pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. PU menyatakan ada pagu anggaran Rp 21,4 triliun untuk pemulihan dampak bencana selama 2026.
"Pagu efektif penanganan bencana Sumatra tahun 2026 di Kementerian Pekerjaan Umum adalah sebesar Rp 21,42 triliun yang terbagi untuk sektor sumber daya air ini Rp 7,85 triliun, kemudian Bina Marga Rp 6,64 triliun, Cipta Karya Rp 4,05 triliun, dan prasarana strategis Rp 2,89 triliun," ujar Sekjen Kementerian PU, Apri Artoto, di Kantor Kemendagri Rabu (28/10/2026).
Apri menjelaskan 17 daerah irigasi serta 33 sungai di wilayah terdampak sedang dalam penanganan. Dia menyebut pemulihan dilakukan bertahap di berbagai lokasi itu.
"Nah, untuk sektor sumber daya air ini, dari 25 daerah irigasi, 17 daerah irigasi sedang kami tangani dengan progres rata-rata sekitar 15%. Kemudian, selain irigasi, juga kami menangani 33 sungai yang kewenangan pusat. Ini dengan progres rata-rata sekitar 19,19%," jelasnya.
Apri menjelaskan Kementerian PU memfokuskan penanganan pada muara. Hal tersebut dilakukan untuk membuat aliran sungai lancar.
"Kemudian juga selain sungainya, badan sungainya kita juga ada penanganan muara yang merupakan salah satu fokus utama karena muara adalah titik kendali aliran yang menentukan stabilitas dari hulu hingga hilir. Dari 29 penanganan muara yang direncanakan, empat sudah selesai, enam sedang kami kerjakan ini dengan progres rata-rata sekitar 14,94%," ujarnya.
Apri mengatakan Bina Marga telah menuntaskan perbaikan dua dari 33 ruas jalan. Selain itu, ada 15 dari 20 jembatan yang sedang dalam penanganan.
"Dari sektor Bina Marga ini ada 33 total ruas jalan nasional yang kita tangani dengan dua ruas telah selesai, sisanya sedang ditangani dengan progres rata-rata sebesar 59,04%. Untuk penanganan jembatan, 20 jembatan rencananya akan kita tangani, lima di antaranya sudah selesai, yaitu tiga di Aceh dan dua di Sumatera Barat, sedangkan 15 jembatan lainnya sedang dalam proses penyelesaian dengan progres rata-rata saat ini sudah di angka 63,29%," ujarnya.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyampaikan normalisasi sungai perlu dijadikan prioritas. Hal tersebut dikarenakan curah hujan lebat di wilayah terdampak yang berpotensi banjir.
"Ini juga permintaan dari teman-teman di kepala daerah agar diberi prioritas untuk normalisasi sungai di sungai-sungai yang itu rawan karena sedimennya sudah tinggi dan itu bisa mengakibatkan terjadinya banjir ketika hujan lebat. Tidak tertampung karena sedimennya tinggi dan waktunya akhirnya meluap, seperti yang terjadi di Kota Padang, Aceh Tenggara, kemudian di Kecamatan Tukan, Tapak Tuli Tengah, dan juga di Aceh Tamiang. Kemudian yang terakhir juga ada di Kabupaten Solok," ungkap Tito.
