NADIKABAR.COM — Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat agenda perlindungan masyarakat selama kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai daerah yang terjadi berkepanjangan.
Dia mengatakan peristiwa yang berkepanjangan itu menyebabkan banyak warga menjadi korban. Pasalnya, menurut dia, karhutla di berbagai daerah itu sejauh ini masih belum bisa diatasi.
"Banyak masyarakat telah merasakan dampaknya baik dari sisi kesehatan, keamanan, dan sosial,” kata Puan di Jakarta, Selasa.
Dia pun menyampaikan keprihatinan kepada masyarakat yang masih menghadapi kabut asap akibat karhutla. Menurut dia, keadaan karhutla yang berlangsung berkepanjangan mempengaruhi kemampuan keluarga menjalani kehidupan sehari-hari.
Menurut dia, warga yang terdampak karhutla perlu menjaga keselamatan anak, mempertahankan pekerjaan, dan memenuhi kebutuhan rumah tangga dalam situasi yang belum pasti.
"Pemerintah perlu memberi kepastian bahwa mereka memperoleh dukungan selama keadaan ini berlangsung dan memiliki jalan untuk memulihkan kehidupan setelahnya,” katanya.
Dia pun meminta pemerintah segera mengambil langkah terpadu agar penanganan karhutla berkesinambungan antara pemadaman api dan perlindungan bagi warga terdampak. Pemerintah pusat dan daerah, kata dia, harus memperkuat agenda perlindungan masyarakat selama karhutla berkepanjangan.
“Agenda tersebut perlu memperjelas hasil yang hendak dicapai, tanggung jawab antarlembaga, dan kesinambungan dukungan ketika kegiatan warga harus disesuaikan demi keselamatan,” katanya.
Berdasarkan data yang ia terima, karhutla yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sumatera telah berdampak terhadap 12,5 juta jiwa menurut laporan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Karhutla pun membawa dampak kesehatan dan lingkungan serius bagi masyarakat. Selain itu, terdapat warga di sejumlah daerah yang saat ini bertahan di lokasi pengungsian buntut karhutla.
Adapun Kemenkes mencatat ada 174.694 warga terkena infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) akibat karhutla dari Agustus hingga 21 September 2026.
Data tersebut berasal dari 7 provinsi prioritas penanganan karhutla yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Kemenkes juga menyebut ada 40.363 balita yang sempat terkena ISPA imbas karhutla.
