NADIKABAR.COM — Nama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad salah satu nama yang digadang-gadang masuk bursa cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPR Puan Maharani tak mau berandai-andai, karena penentu nama cawapres hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

"Jangan berandai-andai terkait dengan Wapres itu hak prerogatif Presiden kita, kita tunggu dulu. Insyallah tanggal 25, dua nama yang akan diusulkan oleh Presiden, tunggu dulu, kita tunggu dengan sabar," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Puan mengatakan nama yang akan diusulkan oleh Prabowo tentu akan didukung oleh parlemen. Ketua DPP PDIP itu menyebut PDIP tak memberikan saran nama terkait posisi Wapres ke Prabowo.

"Nama yang diusulkan oleh Presiden tentu saja kita dukung karena itu merupakan hak prerogatif Presiden," ucap Puan.

"Nggak ada (usulan), semuanya, semua yang terbaik hak prerogatif Presiden," tambah dia.

Sufmi sebelumnya merespons banyaknya dukungan untuk dirinya menjadi Wapres. Dasco meminta semuanya menghormati hak yang diberikan kepada Presiden untuk menentukan siapa RI 2 nanti.

"Mengenai dukungan terhadap masalah wapres, saya sampaikan bahwa, marilah kita sama-sama menghormati hak yang diberikan kepada presiden melalui undang-undang bahwa calon yang diusulkan itu adalah calon yang akan diserahkan oleh presiden kepada MPR. Nah, oleh karena itu, mari kita hormati hak itu, karena sudah diatur," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).

Diketahui, MPR menyepakati permintaan Prabowo terkait perubahan jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan Wapres menjadi 9 Desember. MPR menyebut Prabowo harus menyerahkan dua nama cawapres paling lambat pada 25 November 2026.

"Tadi sudah kita sepakati tenggat waktu terakhir tanggal 25 hari Rabu bulan November 2026," kata Ketua MP Ahmad Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Muzani menegaskan Prabowo harus mengajukan dua nama calon wapres, bukan hanya satu nama. Hal itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Namanya harus dua sesuai dengan Undang-Undang Dasar," ujarnya.