NADIKABAR.COM — Ketua DPR RI Puan Maharani telah menerima laporan usulan hak menyatakan pendapat terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka usai suket penyetaraan pendidikannya dinyatakan tidak sah dan batal oleh MA. Puan mengatakan pimpinan DPR akan melakukan tindak lanjut.
"Ya, kami memang sudah menerima laporan (usulan Hak Menyatakan Pendapat) tersebut, namun kami akan tindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang ini bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya," kata Puan dalam konferensi pers setelah rapat paripurna di DPR, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Puan meminta semua pihak menunggu proses di DPR. Dia memastikan DPR taat konstitusi.
"Tentu saja semuanya tentu saja harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada, jadi kita taat pada konstitusi yang ada," ucap dia.
Puan juga menyebut pihaknya akan mendengarkan masukan dari semua fraksi. Dia memastikan akan ada tindak lanjut setelah mengumpulkan masukan tersebut.
"Setelah ini tentu saja kami akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi, dari komisi, dan kemarin pada saat reses pun sudah banyak masukan yang kami terima melalui fraksi, juga melalui teman-teman anggota fraksi terkait dengan apa yang bisa dilakukan oleh DPR, bagaimana mekanismenya," jelas dia.
"Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut, mendengarkan laporan dan masukannya, dan setelahnya baru akan mengambil langkah-langkah tindak lanjut terkait dengan hal tersebut," lanjut dia.
Puan meminta semua pihak untuk bersabar. Dia mengatakan anggota DPR akan menjalankan mekanisme hak menyatakan pendapat sesuai aturan.
"Ini baru pembukaan sidang, jadi kita akan dengarkan dulu masukan-masukan yang sebelum pembukaan masa sidang sudah kami tampung melalui fraksi, melalui BAM, dan melalui anggota-anggota fraksi yang ada," ujarnya.
