Pertimbangan hukum dalam putusan MK menyatakan bahwa mahkamah tidak menemukan bukti ijazah atau dokumen setara SMA yang digunakan Gibran untuk memenuhi syarat pencalonan cawapres.

Tak lama, putusan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal.

Partai-partai DPR yang awalnya ragu bergerak, belakangan semakin berani mendorong proses politik terhadap Gibran. Sejumlah opsi mulai dari pembentukan Pansus hingga Hak Menyatakan Pendapat menyeruak, yang dapat berujung pada pemakzulan Gibran.