Putri menegaskan bahwa HMP merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang penggunaannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, prosesnya harus berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan mekanisme kelembagaan.
Menurutnya, DPR memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengawasan serta memastikan bahwa setiap persoalan ketatanegaraan memperoleh ruang pembahasan yang semestinya.
"Pada prinsipnya, kami ingin seluruh proses berjalan sesuai aturan. Setiap hak konstitusional anggota DPR harus dihormati, dan setiap tahapan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku," tambahnya.
