Sejak Konvensi Genosida ditandatangani pada 1948, setelah tragedi Holocaust Nazi, puluhan individu telah berhasil dituntut dan dihukum atas kejahatan genosida dalam berbagai konflik, termasuk di Rwanda dan bekas Yugoslavia. Namun hingga kini, belum pernah ada negara yang dinyatakan bersalah melakukan genosida oleh pengadilan internasional.
"Ini akan menjadi putusan yang sangat bersejarah apabila Gambia memenangkan kasus ini," kata Arsalan Suleman, pengacara yang memimpin tim hukum Gambia dalam perkara melawan Myanmar di ICJ.
"Putusan itu akan menghidupkan kembali semangat Konvensi Genosida 1948 dan memperkuat gagasan tentang akuntabilitas hukum internasional terhadap kejahatan yang dilakukan oleh suatu negara."
Pemerintah Myanmar membantah tuduhan pembersihan etnis maupun genosida. Mereka menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan semata-mata merupakan respons terhadap aksi teror yang dilakukan kelompok militan Rohingya melalui apa yang mereka sebut sebagai "operasi pembersihan" militer.
Ketika ditanya soal putusan ICJ tersebut, seperti dilansir AFP dan Reuters, Jumat (20/11/2026), juru bicara kepresidenan Myanmar, Khaing Khaing Soe, menyebutnya "tidak adil".
"Negara kami dituduh secara tidak adil," kata Khaing dalam konferensi pers di Naypyitaw, ibu kota Myanmar.