Dalam putusan MA, itu majelis hakim kasasi juga dalam pendapatnya mempertimbangkan putusan MK terkait ijazah Gibran yang diajukan Denny Indrayana dan kawan-kawan.
Dalam putusan MK memang tidak dapat terima permohonan Denny Indrayana dkk, namun pada pertimbangan menyatakan selama dalam persidangan tak dapat dibuktikan ijazah atau dokumen setara menyelesaikan pendidikan SMA atau sederajat.
"Dengan adanya fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, tanggal 5 Oktober 2026 sebagai notoire feiten yang dalam pertimbangan hukum telah melakukan pengujian terhadap objek sengketa a quo dan telah mengakibatkan perubahan keadaan hukum dan berimplikasi terhadap keberadaan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan tatanan hukum yang ada," demikian pendapat majelis hakim kasasi dalam putusan tersebut.
Lewat putusan MK itu, MA berpendapat beralasan hukum untuk mengenyampingkan eksepsi termohon sebelumnya denan alasan putusan pengadilan merupakan bagian dari sistem hukum. Atas dasar itu MA melakukan pengujian substansi objek sengketa dan melakukan sistemisasi konkret atas Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya," dikutip dari naskah putusan tersebut.
Sebelumnya atas putusan MA--saat naskah salinan belum terbit komplet-- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti irit bicara saat ditanya wartawan terkait pembatalan surat keterangan penyeteraan pendidikan Gibran.
