Dengan perolehan itu, partai-partai Arab Israel berpotensi menjadi penentu dalam memecah kebuntuan politik, setelah koalisi Netanyahu dan kubu oposisi sama-sama gagal mencapai ambang batas 61 kursi, dari total 120 kursi parlemen, untuk memegang mayoritas parlemen dan membentuk pemerintahan baru.
Koalisi Netanyahu memenangkan total 53 kursi parlemen, dengan Partai Likud yang menaungi PM Israel itu memperoleh 27 kursi parlemen. Sedangkan kubu oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot, yang merupakan ketua Partai Yashar, memenangkan 48 kursi parlemen.
Sebelum tuduhan campur tangan pemilu ini muncul, Netanyahu sendiri juga terseret tuduhan yang melibatkan Qatar, menyusul penangkapan dua ajudannya tahun lalu atas dugaan menerima pembayaran dari negara Teluk tersebut.
Netanyahy, PM dengan masa jabatan terlama di Israel, selama bertahun-tahun dan secara diam-diam telah mendukung pendanaan dari Qatar untuk Jalur Gaza yang dikuasai Hamas, dengan harapan dapat menjaga stabilitas.
"Qatar tidak seharusnya dijadikan kambing hitam atas kegagalan politik dari politikus Israel tertentu," kata Al Ansari dalam pernyataannya via media sosial X.
"Hal ini sema sekali tidak akan mengalihkan perhatian kami dari peran penting sebagai mediator," imbuhnya, merujuk pada peran Doha sebagai mediator utama dalam konflik antara Israel dan Palestina, juga dalam perundingan untuk menghentikan perang Gaza dan dalam konflik terbaru antara Iran dan Amerika Serikat (AS).
