Selain itu, dia menyatakan siap diperiksa oleh Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPK), atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kerja sama yang dikerjakannya dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Adapun nilai kerja sama dengan dua kementerian tersebut selama 2024–2026 mencapai Rp14,7 miliar.

β€œApabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan,” katanya.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 9 November 2026 mengungkapkan temuan lima paket pengadaan jasa pemengaruh atau influencer di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024, serta tiga paket pengadaan jasa influencer di Kementerian Kelautan dan Perikanan selama 2025-2026.