Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini menambahkan, kemampuan komunikasi Dasco juga dibutuhkan untuk menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah. Ia menilai seorang pendamping Presiden perlu memahami persoalan yang dihadapi rakyat sekaligus mampu mendorong penyelesaiannya melalui koordinasi yang efektif.
Peran Dasco dalam membuka ruang dialog dengan kelompok buruh, termasuk melalui audiensi bersama perwakilan pekerja dan pemerintah mengenai regulasi ketenagakerjaan, menjadi salah satu contoh keterlibatannya dalam mempertemukan aspirasi masyarakat dengan proses pengambilan kebijakan.
"Persoalan buruh, pedagang kecil, pelaku UMKM, dan kelompok masyarakat lainnya membutuhkan saluran komunikasi yang baik kepada pemerintah. PKB memandang Pak Dasco memiliki kapasitas untuk menjadi penghubung, agar persoalan yang dirasakan masyarakat mendapat perhatian dan tindak lanjut," tuturnya.
Lebih lanjut Rano mengatakan komunikasi yang terbuka dapat membantu meredam ketegangan sosial sekaligus memastikan kebijakan mempertimbangkan keberlangsungan usaha dan daya beli masyarakat. Karena itu, kemampuan menjaga stabilitas politik harus berjalan beriringan dengan kepekaan terhadap kebutuhan rakyat.
"Pengalaman politik, kemampuan menjembatani berbagai kepentingan, serta kesetiaan kepada Presiden itulah yang menjadi pertimbangan PKB dalam memandang sosok Pak Dasco. Pada akhirnya, kami tetap menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Bapak Presiden untuk menentukan nama yang akan diusulkan sesuai konstitusi," pungkasnya.