"Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkamansuara kritis masyarakat," tegas Puan.

"Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun," lanjutnya.

Puan pun memastikan DPR akan mendukung upaya Polri dalam melakukan pengusutan secara transparan dan profesional untuk mengungkap tuntas kasus tersebut.