Habiburokhman juga mengeklaim bahwa praktik penyadapan ilegal yang disebut turut menyasar Presiden Prabowo Subianto tersebut diduga berkaitan dengan pelanggaran hukum lainnya.

Lebih lanjut, Habiburokhman berpendapat bahwa rangkaian perbuatan ilegal yang tengah disorot itu diduga bertujuan untuk menghambat presiden dalam menjalankan tugas kenegaraannya atau mengarah pada tindak pidana makar.

Rapat kerja antara Polri dan Komisi III DPR ini menjadi sorotan publik guna memantau kejelasan serta langkah penegakan hukum institusi kepolisian terkait berbagai dugaan pelanggaran tersebut.