NADIKABAR.COM — Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri terkait RUU Penyadapan. Kepala Baintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam hal diatur dalam RUU Penyadapan untuk mencegah penyalahgunaan.

"Kami memahami bahwa perhatian utama masyarakat dan juga perhatian daripada Komisi III DPR RI adalah bagaimana penyadapan ini tidak disalahgunakan. Untuk itu kami menyarankan adanya enam pengendalian," kata Dedy dalam rapat tersebut di kompleks parlemen, Senyan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Enam hal itu mengatur pembatasan sasaran, pelarangan tegas, kejelasan perintah, pencatatan yang tak boleh dihapus, hingga pengaturan sanksi bagi pelanggaran. Poin pertama, diusulkan adanya aturan sasaran yang limitatif.