NADIKABAR.COM — Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp1,39 triliun guna membangun 11.111 rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Sulsel Hari Utomo di Makassar, Minggu, mengatakan, anggaran Rp1,39 triliun itu digunakan untuk 11.111 unit rumah yang berhasil dibangun di 22 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan per Agustus 2026.
"Program FLPP memasuki tahun kedua dan hingga Agustus 2026 sudah dibangun 11.111 unit rumah dengan penyaluran Rp1,39 triliun," ujarnya.
Hari Utomo menjelaskan program FLPP merupakan instrumen utama pemerintah dalam menjamin akses hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia mengatakan akses pembiayaan perumahan formal bagi MBR masih terbatas sehingga diperlukan instrumen pembiayaan perumahan yang berkelanjutan dan berjangka panjang, mengingat sektor perumahan memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi serta pencipta efek berganda di daerah.
"Program FLPP berdampak terhadap sosial ekonomi karena mampu menciptakan pasar perumahan yang terserap secara pasti, sebab rumah subsidi hampir selalu diminati masyarakat berkat suku bunga rendah dan harga yang terjangkau," katanya.
Menurut dia, dari total rumah yang dibangun, penyaluran anggaran yang direalisasikan mencapai Rp1,39 triliun itu disalurkan melalui berbagai skema pembiayaan perumahan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.
Hari menegaskan bahwa realisasi anggaran dan pembangunan rumah ini tidak hanya berdampak pada sektor perumahan, tetapi juga memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah.
"Jadi mulai dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan aktivitas sektor konstruksi, hingga penguatan daya beli masyarakat," ucapnya.
