Selain pelaksanaan kegiatan, pemerintah daerah diingatkan untuk aktif memublikasikan pembangunan yang didukung TKD tambahan melalui media sosial. Informasi tersebut diperlukan agar masyarakat mengetahui penggunaan anggaran dan perkembangan pekerjaan yang dilaksanakan di daerahnya.
Dari sisi pengawasan, PPUPD Ahli Utama Muhammad Dimiyathi, yang mewakili Kaposko Nasional Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera sekaligus Inspektur Jenderal Kemendagri, meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terus mengawal setiap tahapan kegiatan. Menurut Dimiyathi, pengawasan menyeluruh diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program mencapai target yang telah ditetapkan.
Melalui evaluasi dan pengawasan tersebut, Pemkab Asahan didorong melanjutkan percepatan realisasi secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Kemajuan penyerapan anggaran perlu diikuti hasil pekerjaan yang dapat digunakan masyarakat untuk mendukung pemulihan infrastruktur dan perekonomian pascabencana.