NADIKABAR.COM — Universitas Gadjah Mada (UGM) mengajak perguruan tinggi lain untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengurai peristiwa kericuhan usai demo 10 November 2026 di Yogyakarta.
Rektor UGM, Ova Emilia mengatakan, peristiwa ini perlu ditelusuri secara seksama agar semua fakta bisa terang benderang, termasuk mengenai dugaan aksi represif aparat selama proses pengamanan.
"Tim ini diharapkan dapat menghimpun keterangan dari berbagai pihak, mendengarkan pengalaman mahasiswa dan masyarakat yang terdampak, mengumpulkan dokumentasi, serta menelusuri rangkaian peristiwa yang terjadi, termasuk dugaan tindakan kekerasan dalam proses pengamanan aksi," kata Ova dalam jumpa pers di lingkungan kampus UGM, Sleman, DIY, Kamis (12/11).
Ova menekankan, tim dibentuk dan bekerja untuk mencari fakta secara independen, objektif, terbuka dan berdasarkan bukti. Harapannya, hasilnya bisa menjadi dasar bagi rekomendasi dan tindak lanjut kepada pihak-pihak berwenang.
"Bagi kami, mencari kebenaran bukanlah upaya untuk memperkeruh keadaan atau menyudutkan pihak tertentu. Sebaliknya, ini merupakan ikhtiar agar setiap persoalan dapat diselesaikan dengan baik, adil, dan bertanggung jawab. Kita perlu memastikan bahwa peristiwa serupa tidak terulang kembali," ucap Ova.
UGM mengecam segala bentuk tindakan represif, kekerasan, dan intimidasi terhadap massa aksi, termasuk mahasiswa dan sivitas akademika. Ova menilai peristiwa tersebut bukan hanya menyangkut keselamatan mahasiswa, tetapi juga kebebasan berpendapat dan perlindungan ruang sipil dalam kehidupan demokrasi.
Menurut Ova, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional warga negara yang tidak boleh dibatasi melalui tekanan, ancaman, intimidasi, maupun kekerasan. Ia menegaskan kampus harus tetap menjadi ruang aman bagi mahasiswa dan dosen untuk berpikir kritis, berdiskusi, serta menyampaikan pendapat.
"Negara dan aparat yang menjalankan kewenangan pengamanan justru memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak warga negara, menghormati martabat manusia, dan memastikan bahwa setiap tindakan dilakukan sesuai hukum serta prinsip hak asasi manusia," kata Ova.
Di sisi lain, Ova mengingatkan mahasiswa agar tetap menyampaikan aspirasi secara santun dan tidak terprovokasi melakukan tindakan kekerasan.
