Asep menekankan dalam negara demokrasi dan konstitusional, setiap persoalan ketatanegaraan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi.
Seluruh pihak perlu menghormati proses kelembagaan yang berjalan serta memberikan ruang bagi institusi negara untuk menjalankan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, kepentingan negara harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun kepentingan politik jangka pendek.
Jabatan dan kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, sementara keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara harus menjadi prioritas bersama.
“Kita perlu mengembalikan perhatian pada persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat, mulai dari kemiskinan, pengangguran, ketimpangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan rakyat,” katanya.
