Ditanya terkait kemungkinan tuntutan hukuman mati terhadap Riza Chalid, Anang menyebut hal tersebut dimungkinkan secara aturan. Namun, kata dia, penerapannya tetap bergantung pada syarat-syarat dalam undang-undang.
"Terkait tuntutan mati dapat dimungkinkan dan itu ada dan diatur dalam UU. Namun demikian, ada parameter atau syarat-syarat dan ketentuan dalam menerapkan tuntutan mati," katanya.
Untuk diketahui, Mohamad Riza Chalid ditetapkan sebagai salah satu tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah sejak Kamis (10/7/2025).
Karena tak pernah memenuhi panggilan penyidik dan keberadaannya belum diketahui, Kejagung memasukkan Riza Chalid ke dalam DPO dan mengajukan permohonan red notice. Interpol pun telah menerbitkan red notice terhadap Riza Chalid sejak 23 Januari 2026.
Sebelumnya, desakan sidang in absentia terhadap Riza Chalid dilayangkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). MAKI melayangkan somasi dan permohonan sidang in absentia kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung.
Dalam somasi yang diteken Koordinator MAKI Boyamin Saiman, dia menyoroti Riza Chalid yang dinilai sebagai aktor intelektual dalam perkara periode 2018-2023 tersebut sudah masuk DPO sejak 19 Agustus 2025 usai tiga kali mangkir dari panggilan. Namun hingga lebih dari satu tahun berjalan, belum terlihat pelimpahan perkara ke pengadilan.
"Meskipun Riza Chalid telah ditetapkan sebagai tersangka dan dimasukkan dalam DPO, hingga saat ini terhitung sudah lebih dari satu tahun tidak kunjung ditemukan tindak lanjut terhadap penanganan perkara yang melibatkan tersangka Riza Chalid, di mana hal ini akan mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum serta ketidakadilan terkait proses hukum tersangka Riza Chalid," kata Boyamin dalam keterangannya.