NADIKABAR.COM — Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel, yang selama ini digambarkan sebagai kemitraan yang tak tergoyahkan atau aliansi terdekat, telah menghadapi ujian signifikan melalui pemilihan penting yang diadakan di kedua negara. Pada 27 Oktober, Israel mengadakan pemilihan umum, dan blok penguasa yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kehilangan mayoritasnya di Knesset. Baru-baru ini, Presiden Isaac Herzog menugaskan pemimpin oposisi Gadi Eisenkot untuk membentuk pemerintahan baru. Sementara itu, pada 3 November dalam pemilihan paruh waktu AS., Partai Republik kehilangan dominasinya di dua kamar, Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat.

Melihat perkembangan ini, masih ada pertanyaan apakah kekalahan yang dialami para pemimpin kedua negara akan mengubah dinamika hubungan AS-Israel, yang selama ini disebut-sebut sebagai kemitraan yang ideal. Hal ini sangat penting karena arah hubungan AS-Israel tidak hanya berpengaruh pada kedua negara, tetapi juga kebijakan AS terhadap Timur Tengah. Oleh karena itu, penting untuk meneliti dinamika yang telah bergeser setelah pemilihan dan menguraikan kebijakan yang kemungkinan akan dijalankan kedua negara satu sama lain.

Israel adalah negara luar biasa yang memegang posisi bipartisan dalam politik AS, berkat upaya intensif lobi Yahudi di dalam cabang legislatif dan eksekutif AS. Dengan kata lain, terlepas dari partai mana yang memegang jabatan presiden atau mayoritas di Kongres, Israel selalu dilindungi dan didukung. Bagi AS memastikan keamanan Israel telah menjadi salah satu tujuan mendasar dari kebijakan luar negeri AS sejak lama.

Meskipun AS telah membentuk kebijakan Timur Tengahnya dengan fokus pada keamanan Israel, AS juga berupaya menormalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara di kawasan tersebut. Dalam konteks ini, AS tidak hanya mengusulkan rencana untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina, tetapi juga memainkan peran penting dalam memfasilitasi perjanjian perdamaian antara Israel dan negara-negara regional. Pemerintahan AS telah memberikan dukungan militer dan ekonomi kepada Israel sekaligus melindunginya dari isolasi dan sanksi Internasional. Sebagai akibatnya, Israel mampu melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Palestina selama bertahun-tahun, sementara secara bersamaan memperluas pendudukan wilayah Palestina.

Totalitas dukungan AS terhadap Israel terkadang mencapai titik sedemikian rupa sehingga, meskipun tidak ada kepentingan Amerika yang dipertaruhkan, langkah-langkah diambil semata-mata atas dasar keamanan dan kepentingan Israel. Misalnya, AS mendukung serangan Israel terhadap Gaza, menutup mata terhadap genosida yang dilakukan setelah 7 Oktober, AS telah juga menjatuhkan sanksi kepada jaksa dan hakim dalam upaya untuk mendiskreditkan kasus genosida yang sedang berlangsung di Mahkamah Internasional dan surat perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional terhadap Netanyahu. Karena alasan inilah, AS kemudian menghadapi kritik keras di seluruh dunia.

Seolah semua ini belum cukup, fakta bahwa Presiden Trump pertama kali menyerang fasilitas nuklir Iran selama Perang 12 Hari pada Juni 2025, kemudian berdiri di pihak Israel dalam perang berikutnya dengan Iran adalah bukti yang menunjukkan bahwa kebijakan AS terhadap Israel adalah agenda utama negeri Paman Sam.

Meski memiliki hubungan yang erat, Trump dilaporkan mulai menjaga jarak dengan Netanyahu setelah perang melawan Iran tidak berjalan sesuai harapan. Situasi semakin memburuk ketika Iran menutup Selat Hormuz, yang kemudian memicu kenaikan harga energi dan gelombang kritik publik di Amerika Serikat. Pergeseran ini juga dilihat sebagai upaya untuk menghindari pengaruh terhadap pemilihan umum Israel yang akan datang. Bahkan dilaporkan bahwa Trump tidak bertemu dengan Netanyahu, yang datang ke AS untuk sesi ke-81 Majelis Umum PBB, karena alasan ini.