NADIKABAR.COM — Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memperkuat kerja sama dengan Australia dalam penanggulangan bencana agar menjangkau hingga ke daerah-daerah.
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan mengatakan kerja sama tersebut diharapkan menghasilkan program berkelanjutan yang menjawab kebutuhan pemerintah daerah dalam membangun ketangguhan menghadapi bencana.
"Program kerja sama ke depan harus benar-benar menjawab kebutuhan daerah dan memberikan dampak nyata dalam memperkuat ketangguhan bencana," kata Lilik dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Hal tersebut disampaikan Lilik saat menerima audiensi delegasi Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Pemerintah Australia di Jakarta.
Dalam pertemuan itu, Lilik mengusulkan lima area prioritas kerja sama, yakni penguatan tata kelola dan koordinasi Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD), pengembangan dashboard personal "Kita Tangguh", serta penguatan koordinasi penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan.
Selain itu, kedua negara diharapkan memperkuat tata kelola kolaborasi multipihak melalui Indonesia Disaster Management Summit (IDMS), serta meningkatkan kapasitas koordinasi dan keberlanjutan pembangunan ketangguhan kawasan.
Lilik mengapresiasi dukungan Pemerintah Australia yang selama ini terus menjalin kolaborasi secara berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas dan penguatan sistem penanggulangan bencana di Indonesia.
Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui pembangunan Logistics Hub di Kota Padang, Sumatera Barat, yang berfungsi sebagai pusat koordinasi logistik dalam penanganan bencana.
Fasilitas tersebut turut membantu pengelolaan dan distribusi bantuan logistik ketika Indonesia menghadapi Siklon Senyar yang berdampak pada tiga provinsi.
Pertemuan dengan delegasi DFAT juga menjadi forum konsultasi dan penjajakan desain kerja sama kedua negara untuk melanjutkan kemitraan setelah Program Siap Siaga.
"Program lanjutan perlu berorientasi pada hasil dan manfaat nyata, terutama dalam memperkuat kapasitas, sistem, serta mekanisme penanggulangan bencana yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah secara berkelanjutan," ucap Lilik.
