NADIKABAR.COM β Indonesia membidik pasar karbon internasional mandatori di bawah mekanisme Article 6 Paris Agreement untuk mengoptimalkan potensi karbon dari sektor kehutanan dan solusi berbasis alam (nature-based solutions/NbS).
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Laksmi Wijayanti mengatakan peluang semakin terbuka dengan adanya permintaan dari Singapura, Jepang, dan skema penerbangan internasional ICAO-CORSIA.
Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, pasar karbon internasional membutuhkan kredit berkualitas tinggi dengan integritas yang terjamin, termasuk pencegahan penghitungan ganda dan transparansi pencatatan karbon.
"Jalur transaksi karbon hutan melalui Article 6 membutuhkan tata kelola yang jelas, penghitungan yang kredibel, perlindungan lingkungan dan sosial, akuntansi yang transparan, serta skema yang layak secara komersial bagi investor dan pembeli," katanya.
Saat membuka sesi panel bertajuk "High-Integrity Forest Carbon: Indonesiaβs Pathway under Article 6" di Paviliun Indonesia, COP31, Antalya, Jumat (13/11/2026), dia menyebut potensi karbon hutan Indonesia mencapai 13,4 gigaton CO2, berdasarkan data BloombergNEF 2025.
Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Kementerian Kehutanan Ilham memaparkan terkait optimalisasi usaha pemanfaatan hutan melalui penjualan kredit karbon pada mekanisme Article 6 Paris Agreement yang berbasis pasar (Art6.2 dan Art6.4) dan Non Pasar (Art6.8).
Menurut Ilham, kebutuhan kredit karbon NbS melalui mekanisme Art6.2 sangat besar dan mendesak. Diantaranya, untuk pasar Singapura, Jepang lewat JCM, dan ICAO-CORSIA.