"Jadi memang awalnya kami menyadari bahwa mangrove sangat penting untuk Indonesia tapi yang paling penting adalah komunitas dan masyarakat di pesisir," kata Nani.
Dia menyebut hampir 50 persen dari nilai ekonomi yang diperoleh melalui karbon biru akan dikembalikan kepada masyarakat.
Di sisi lain, KKP telah meluncurkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KKP) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon. Regulasi tersebut menjadi landasan bagi penyelenggaraan perdagangan karbon biru.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara mengatakan nilai ekonomi karbon pada dasarnya ditujukan untuk mendukung pemulihan ekosistem dan menjadi salah satu solusi menghadapi perubahan iklim.
"Penyelenggaraan nilai ekonomi karbon tujuan utamanya adalah pengembalian ekosistem lingkungan, tujuan utamanya supaya bisa jadi solusi perubahan iklim. Benefit dari nilai karbon untuk menjadi motivasi untuk pemulihan tersebut," kata Koswara.