NADIKABAR.COM — Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) membahas penguatan ekonomi kawasan perbatasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui forum Indonesia Border Partnership Coffee Morning di Kantor Sekretariat Tetap BNPP RI Jakarta pada Rabu (16/9).
Forum bertema 'Strengthening Cooperation in Managing Our Border to Foster Prosperity' tersebut menjadi ruang dialog untuk membahas pengelolaan perbatasan yang tidak hanya berkaitan dengan aspek kedaulatan, tetapi juga pengembangan aktivitas ekonomi, perdagangan lintas batas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Duta Besar Malaysia Dato' Muzaffar Shah Mustafa mengatakan masyarakat di kawasan perbatasan memiliki keterkaitan yang erat, terutama dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Karena itu, pengelolaan perbatasan perlu memperhatikan aktivitas masyarakat yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
"Hal ini sangat penting karena masyarakat di kedua sisi perbatasan memandang perbatasan bukan sekadar garis di peta. Perbatasan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari mereka, keluarga, mata pencaharian, kegiatan usaha, serta hubungan sosial dan budaya yang telah terjalin selama bertahun-tahun," jelas Muzaffar dalam keterangan tertulis, Minggu (20/9/2026).
Dalam konteks ekonomi, Muzaffar menyoroti mulai berlakunya Border Crossing Agreement (BCA) pada 17 Juli 2026 serta rencana pembukaan kembali perdagangan perbatasan antara Tebedu dan Entikong. Menurutnya, kerja sama tersebut dapat mendukung mobilitas masyarakat sekaligus memperkuat kegiatan ekonomi lintas batas.
