Platform yang menghimpun sekitar 100 asosiasi perumahan dan organisasi akar rumput itu juga menginginkan pengaturan yang lebih ketat terhadap kontrak sewa, properti yang tidak dihuni, akomodasi wisata jangka pendek, serta spekulasi properti.
Protes tersebut berlangsung setelah parlemen menyetujui secara prinsip usulan pemerintah untuk mengubah undang-undang persewaan perkotaan. Usulan itu akan memberikan fleksibilitas lebih besar dalam kontrak sewa dan mempercepat prosedur penggusuran.
Para pegiat perumahan memperingatkan bahwa perubahan tersebut dapat melemahkan perlindungan bagi penyewa di tengah kenaikan harga sewa dan terbatasnya ketersediaan hunian.
