NADIKABAR.COM — Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim meminta PT Pertamina (Persero) mengevaluasi sistem distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan kinerja manajemen menyusul antrean BBM di Bali.
“Saya sudah berulang kali mengingatkan soal ini. Jangan sampai peringatan DPR hanya didengar, tetapi tidak dijadikan dasar perbaikan,” kata Rivqy dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Ia menilai antrean BBM di Bali berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat hingga wisatawan. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi reputasi pariwisata Indonesia.
“Bali itu etalase pariwisata Indonesia. Ketika masyarakat dan wisatawan harus mengantre BBM berjam-jam, reputasi dan kepercayaan publik ikut dipertaruhkan,” ujarnya.
Oleh karena itu, Rivqy memastikan Komisi VI DPR RI akan mengevaluasi manajemen Pertamina, termasuk efektivitas penerapan rencana alternatif untuk mengatasi gangguan distribusi BBM.
Komisi VI DPR RI juga akan memastikan Pertamina mengambil langkah agar gangguan serupa tidak meluas ke daerah lain atau kembali terjadi pada kemudian hari.
Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri memastikan perusahaan menerapkan kebijakan operasional stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) selama 24 jam di Kota Denpasar serta Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan untuk mengurai antrean dan memastikan kecukupan pasokan BBM.
“Untuk Denpasar dan Badung mulai Selasa (13/10), dan tentunya dalam satu hingga dua hari ke depan juga untuk Tabanan dan Gianyar,” kata Simon di Denpasar, Bali, Selasa (13/10).
