"Yang harus terhubung bukan hanya server, tanggung jawab juga," ucap dia.

Kementerian Hukum mencatat terdapat 50,8 juta transaksi pertukaran data administrasi hukum dari 35 lebih kementerian/lembaga di sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkum (API Hit) sejak 2023 hingga Oktober 2026.

Menurutnya, integrasi yang dilakukan Ditjen AHU merupakan penanda adanya kegelisahan dalam masyarakat karena datanya berantakan. Dengan begitu, dia mengapresiasi pembersihan data melalui integrasi tersebut.