Pemerintah juga mengusulkan agar Kadin memfasilitasi pemberian keanggotaan bagi pelaku usaha yang mendaftarkan badan usaha atau mengurus perizinan perusahaan.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas keanggotaan dan jangkauan Kadin, khususnya bagi UMKM.
RUU Kadin merupakan inisiatif DPR untuk memperbarui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin.
Dalam pembahasannya, pemerintah menugaskan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Hukum untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut bersama DPR.