NADIKABAR.COM — Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, mengatakan pengesahan RUU Perampasan Aset merupakan komitmen bersama. Ia menyebut produk undang-udang tersebut sudah ditunggu 18 tahun lamanya.

"Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang," kata Nasir kepada wartawan, Kamis (18/11/2026).

Menurutnya, komitmen kelembagaan tersebut harus diwujudkan melalui penyelesaian proses legislasi hingga pengesahan. Dengan demikian, lanjutnya, harapan masyarakat terhadap hadirnya instrumen hukum perampasan aset tidak kembali tertunda.

"Komitmen dan tanda tangan yang dibubuhkan oleh pimpinan DPR bukanlah komitmen dan tanda tangan personal, melainkan komitmen dan tanda tangan institusional," ujar Nasir.