NADIKABAR.COM — Rapat Paripurna Ke-12 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR.
Persetujuan diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad setelah fraksi-fraksi partai politik menyampaikan pandangan atas RUU tersebut secara tertulis.
“Saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR dapat disetujui menjadi undang-undang (usul inisiatif DPR, red.)?” tanya Dasco disusul ketukan palu persetujuan.
RUU tersebut sebelumnya telah digodok di Baleg DPR. Dalam rapat pada Kamis (5/11), RUU diputuskan untuk dilanjutkan ke rapat paripurna untuk ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR.
Dalam rapat sebelumnya, Wakil Ketua Baleg DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja RUU Tata Cara Pembentukan UU Ahmad Iman Sukri menyampaikan bahwa RUU itu terdiri dari 12 bab dan 93 pasal.
Sejumlah pengaturan yang dimuat dalam RUU, yakni muatan undang-undang harus mencerminkan asas keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Namun, undang-undang tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum undang-undang yang bersangkutan.
Kemudian, lanjut dia, tahapan pembentukan undang-undang dilakukan melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Selain itu, RUU juga mengatur prosedur pembentukan undang-undang dapat dilakukan dengan prosedur biasa dan cepat.
“Prosedur cepat dilakukan dengan mempercepat jangka waktu beberapa tahapan,” kata Iman.
Setelah disetujui menjadi usul inisiatif DPR, RUU Tata Cara Pembentukan UU selanjutnya akan dibahas oleh DPR bersama pemerintah.