NADIKABAR.COM — Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menilai proses pengajuan hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR RI dapat berjalan bersamaan dengan upaya hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Iya, enggak ada masalah, kan," kata Saan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, saat menanggapi kemungkinan kedua proses tersebut berjalan beriringan.
Ia mengatakan menghormati hak setiap orang untuk mencari keadilan, termasuk apabila Gibran ingin membuktikan berbagai hal yang selama ini dituduhkan kepadanya melalui jalur hukum terkait persoalan ijazah.
Menurut Saan, pimpinan DPR masih memantau perkembangan wacana pengajuan HMP oleh sejumlah anggota DPR dalam satu atau dua hari ke depan.
