NADIKABAR.COM — Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa menyebut partainya menilai Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad layak untuk ada di posisi wakil presiden (wapres). Menurutnya Dasco memiliki kemampuan mengkonsolidasikan.
"Dari nama-nama yang ada, saya melihatlah dari NasDem sendiri ya, dari Partai NasDem, saya melihat ya Wakil Ketua DPR, Prof. Sufmi Dasco menurut saya rela, layak ya untuk, menjadi pengganti, wakil presiden," kata Saan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Wakil Ketua DPR ini menilai untuk menghadapi situasi ke depan diperlukan figur yang mampu mempersatukan dan berkomunikasi dengan baik. Menurutnya, Dasco memiliki kemampuan itu.
"Tantangan ke depan itu dalam situasi seperti ini membutuhkan figur yang memang mampu mengkonsolidasikan, mampu mempersatukan, dan mampu mengkomunikasikan berbagai hal, agar apa-apa yang menjadi kebijakan itu bisa menjadi efektif untuk diterapkan," ujarnya.
Saan menyebut dari pertemuan antar pimpinan partai politik sudah mengerucut bahwa pengisi jabatan wakil presiden akan diberikan ke partai Gerindra. NasDem pun mengikuti keputusan itu.
"Nah, siapa-siapa dari Partai Gerindra, tentu itu hak prerogatif penuh dari Presiden. Siapa yang akan Presiden usulkan untuk menjadi calon wapres penggantinya, kan gitu," sebutnya.
Sebelumnya, juru bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso mengatakan hampir semua DPD hingga DPC Gerindra mengusulkan nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon Wakil Presiden. Sugiat mengatakan usulan tersebut disampaikan para pengurus daerah atas inisiatif sendiri.
"Kemarin bukan hanya tiga DPD ya, kemarin hari Minggu kita mendapat informasi hampir seluruh DPD provinsi se-Indonesia, bahkan juga DPC-DPC itu tanpa diperintah, tanpa diberi arahan, inisiatif sendiri itu memberikan statement di media mengusulkan nama Bang Dasco," kata Sugiat sebagaimana dikutip pada Senin (16/11).
"Kalau dari masukan, usulan, suara akar rumput kami, kemarin hampir semua DPD provinsi dan DPC memang menyebut satu nama Bang Dasco," sambung dia.
Sugiat mengatakan DPP Gerindra belum menggelar rapat resmi untuk membahas usulan tersebut. Dia mengatakan keputusan akhir merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
"Secara resmi memang DPP belum melakukan rapat. DPP ini kan ya ketua umumnya kan langsung Pak Prabowo. Kan kalau DPP-nya setuju ya udah pasti itu menjadi keputusan Pak Prabowo. Kami serahkan proses ini, mekanisme ini sesuai dengan ketentuan dan hak konstitusi yang dimiliki oleh Pak Prabowo untuk memutuskan," ujarnya.