Dalam proses kurasinya, penilaian didasarkan pada capaian Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Dukcapil serta Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025. Tidak berhenti di situ, tim penilai juga memperhatikan capaian penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan Opini Ombudsman RI sebagai indikator penentu peringkat.
Penggunaan IKD sebagai variabel penilaian menegaskan bahwa transformasi digital di sektor pelayanan publik bukan lagi sekadar pelengkap. Integrasi data kependudukan ke dalam genggaman warga memutus rantai birokrasi konvensional, memangkas antrean fisik di kantor dinas, serta meminimalkan risiko pemalsuan dokumen.
Di sisi lain, masuknya Opini Ombudsman RI memastikan bahwa percepatan teknologi tetap dibarengi dengan tata kelola yang akuntabel. Pengawasan publik yang ketat menjadi benteng utama untuk mencegah praktik pungutan liar, diskriminasi layanan, maupun maladministrasi yang kerap merugikan masyarakat di tingkat akar rumput.