NADIKABAR.COM — Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menjelaskan alasan illicit enrichment tidak dimasukkan ke dalam Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang sudah disahkan. Dia menyebut keputusan itu sudah melalui berbagai pertimbangan.

Ia awalnya menjelaskan pengertian illicit enrichment. Dia menyebut illicit enrichment konsep meminta pertanggungjawaban atas tidak sebandingnya kenaikan kekayaan dengan penghasilan sahnya.

"Terkait tidak dimasukkannya ketentuan tersebut dalam UU Perampasan Aset, keputusan ini sudah melalui berbagai pertimbangan, baik dari aspek HAM, kajian akademis, maupun karakter UU ini sebagai instrumen hukum formil," kata Sahroni saat dihubungi, Minggu (22/11/2026).

Dia menyebut tidak semua negara mengadopsi konsep illicit enrichment. Karena itu, menurutnya, perlu kajian yang cermat untuk menerapkan konsep tersebut.

"Apalagi, tidak semua negara mengadopsi konsep illicit enrichment, sehingga penerapannya juga perlu dikaji secara cermat," ucap dia.

Dalam pembahasannya, Sahroni menyebut pihaknya juga sudah mendengar masukan dan pertimbangan dari berbagai pakar, akademisi, praktisi hukum, hingga kalangan mahasiswa. "Prinsipnya, kita ingin UU Perampasan Aset menjadi instrumen yang kuat dan efektif untuk memulihkan aset hasil kejahatan, tanpa mengabaikan prinsip HAM dan kepastian hukum," imbuh dia.