NADIKABAR.COM — Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menilai sosok ideal wakil presiden (wapres) adalah tokoh dari kelompok politik besar di parlemen yang memiliki ikatan penuh dengan presiden. Penilaian itu disampaikan dalam keterangan tertulis menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wapres.
Said menjelaskan, jabatan wapres kini kosong setelah Gibran mengajukan pengunduran diri. Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 mengatur MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wapres dari dua calon yang diusulkan presiden.
Dengan ketentuan tersebut, Indonesia dipastikan memiliki wapres baru sebelum 12 Januari 2027.
"Sesuai konstitusi di atas, presidenlah yang memegang mandat untuk menentukan calon wakil presiden. Itu artinya, pemilihan wakil presiden nanti dalam kerangka rezim pemerintahan, bukan rezim pemilu," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11).
Karena berwenang mengajukan calon, presiden pula yang memahami kebutuhan sosok wapres yang diinginkannya. Dalam kerangka itu, presiden dapat memilih calon dari tokoh di dalam koalisi, di luar koalisi, atau yang sama sekali bukan dari kelompok politik, seperti profesional, teknokrat, ulama, maupun budayawan.
Menurut Said, setiap latar belakang memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Jika presiden memilih dari internal koalisi, terutama kader Gerindra, presiden tidak perlu mengkhawatirkan risiko politik seperti berseberangan jalan.
