"Gubernur DKI Jakarta yang sekarang anti buruh. Pabrik panci di Bekasi kok lebih tinggi upahnya dari orang yang kerja di bank yang mentereng-mentereng itu. Oleh karena itu, apa yang diminta oleh KSPI dan Partai Buruh terhadap upah minimum di Jakarta adalah direvisi keputusan Gubernur DKI Jakarta terhadap UMP DKI Jakarta 2027 yang tadinya Rp 6,1 juta menjadi Rp 6,21 juta," kata Said Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/11).
Said menjelaskan, usulan Rp 6,21 juta tersebut berasal dari perhitungan Dewan Pengupahan unsur buruh dengan menggunakan rumus inflasi DKI 3,01% ditambah pertumbuhan ekonomi 5,67% dikalikan indeks tertentu 1,0.
Dia mengkritik penetapan gubernur yang dinilainya memakai indeks tertentu 0,77, sedangkan Bekasi disebutnya bisa mencapai Rp 6.350.000 apabila menggunakan indeks 1,0.
Said Iqbal menegaskan, apabila Gubernur DKI tidak melakukan revisi, pihaknya melalui KSPI DKI Jakarta akan menempuh langkah hukum mulai dari penyampaian keberatan kepada gubernur hingga gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Selain itu, buruh juga menyiapkan kampanye publik, aksi lanjutan di Balai Kota DKI Jakarta, serta berharap DPRD DKI memanggil gubernur terkait kebijakan tersebut.