Ia menjelaskan perpanjangan surat edaran tersebut telah mendapat persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), mengingat pengaturan tenaga non-ASN berkaitan dengan tata kelola aparatur sipil negara yang diatur dalam undang-undang.
Dengan adanya perpanjangan surat edaran tersebut, Temu mengatakan guru non-ASN tetap diperbolehkan menjalankan tugas pengajaran di sekolah tempat mereka mengabdi, yakni sekolah negeri.
Sementara terkait pemenuhan hak guru non-ASN, yakni penggajian, ia menyampaikan bahwa pembiayaannya dapat dilakukan melalui dana bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP).