Lebih lanjut, Ignatius menekankan bahwa kewajiban pemeringkatan obligasi daerah telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerbitan dan Pelaporan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah.
Peringkat tersebut berfungsi mengukur kemampuan pemda membayar kupon bunga atau bagi hasil serta pokok utang secara tepat waktu.
Menurut Ignatius, proses pemeringkatan di PEFINDO sebenarnya tidak memakan waktu lama apabila seluruh dokumen pendukung siap. Tantangan terbesar justru berada pada tahap persiapan di internal pemerintah daerah sebelum menerbitkan surat utang.
"Sebenarnya yang menjadi tantangan itu adalah persiapan menuju sebelum penerbitan obligasi tersebut. Saat obligasi sudah dicanangkan akan diterbitkan, proses pemeringkatannya cukup simpel, hanya membutuhkan waktu 30 hari dengan catatan data dan informasi yang diperlukan sudah lengkap," jelas Ignatius.
Dalam metodologi penilaiannya, PEFINDO mengukur tiga pilar utama, yakni risiko sektor pemerintah daerah (kondisi makroekonomi, transparansi, dan komitmen kesinambungan lintas periode kepala daerah), risiko institusional pemda (ekonomi regional, kapasitas fiskal dan PAD, serta tata kelola), serta risiko keuangan.
Ignatius menegaskan, hasil pemeringkatan bukan bentuk rekomendasi investasi langsung dari PEFINDO, melainkan instrumen transparansi untuk melindungi investor. Investor institusi seperti dana pensiun umumnya memiliki standar batas minimal peringkat tertentu, misalnya minimal peringkat A, sebelum memutuskan membeli surat utang.