NADIKABAR.COM — Partai Komunis Indonesia (PKI) pernah menjadi salah satu kekuatan politik terbesar di Indonesia sebelum akhirnya dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang pada 1966.
Perjalanan tersebut berlangsung melalui sejumlah fase, mulai dari pertumbuhan gerakan kiri, konflik politik pada masa revolusi, kebangkitan melalui jalur politik pada 1950-an, hingga keruntuhan setelah peristiwa 30 September 1965.
Pembahasan mengenai sejarah PKI dan peristiwa 1965 juga memiliki sejumlah perbedaan penafsiran di kalangan sejarawan. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mencatat bahwa sumber mengenai peristiwa tersebut berasal dari beragam arsip, termasuk koleksi Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang.
Karena itu, uraian sejarah perlu membedakan antara fakta yang terdokumentasi, keputusan resmi negara, serta interpretasi yang masih menjadi perdebatan.
Akar gerakan komunis di Indonesia bermula dari pembentukan Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) pada 1914. Organisasi tersebut kemudian berkembang dan pada 1920 berubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia yang selanjutnya dikenal sebagai Partai Komunis Indonesia.
Pada 1926, PKI terlibat dalam pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Gerakan tersebut gagal dan menyebabkan penindakan terhadap anggota serta pendukungnya. Aktivitas PKI kemudian mengalami masa pembatasan dan tekanan selama pemerintahan kolonial.
Setelah Indonesia merdeka, PKI kembali muncul sebagai kekuatan politik. Namun, perjalanan partai tersebut kembali menghadapi konflik besar pada 1948.
Pada 18 September 1948 terjadi Peristiwa Madiun yang melibatkan PKI dan kelompok-kelompok kiri dalam konflik bersenjata dengan pemerintah Republik Indonesia.
Ensiklopedia Sejarah Indonesia Kementerian Kebudayaan mencatat peristiwa tersebut sebagai puncak konflik antara pemerintah Republik Indonesia dengan oposisi sayap kiri, khususnya Front Demokrasi Rakyat (FDR). FDR terdiri atas sejumlah organisasi berhaluan kiri, termasuk PKI.
Arsip Nasional Republik Indonesia juga mencatat bahwa pada 18 September 1948 terjadi proklamasi Republik Soviet Indonesia di Madiun yang kemudian berkembang menjadi konflik bersenjata.
Pemerintah berhasil mengakhiri konflik tersebut dalam beberapa bulan. Sejumlah pemimpin dan anggota kelompok yang terlibat ditangkap, sementara sebagian lainnya tewas. Peristiwa Madiun kemudian menjadi salah satu titik penting dalam hubungan yang semakin tegang antara PKI dan pemerintah maupun kelompok politik lainnya.
Setelah mengalami kehancuran organisasi akibat Peristiwa Madiun, PKI membangun kembali kekuatan politiknya pada dekade 1950-an. Di bawah kepemimpinan D.N. Aidit dan sejumlah tokoh lainnya, PKI memperluas organisasi serta basis dukungan di kalangan buruh, petani, pemuda dan kelompok masyarakat lainnya.
Perkembangan tersebut terlihat jelas dalam Pemilu 1955. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), PKI memperoleh 6.179.914 suara atau 16,36 persen suara nasional untuk pemilihan anggota DPR. Perolehan tersebut menghasilkan 39 kursi. PKI berada di urutan keempat setelah PNI, Masyumi dan NU.