Menurut dia, pembahasan tersebut akan untuk memperjelas senjata mana saja yang dapat dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional, serta senjata mana yang tidak dilarang tetapi dapat diatur.

Perjanjian tersebut belum menentukan apakah proses tersebut pada akhirnya akan menghasilkan aturan yang mengikat secara hukum.

Koalisi "Stop Killer Robots" mengkritik hasil tersebut, dengan menyatakan sejumlah pemerintah telah mengadopsi "mandat yang dilemahkan".

Nicole van Rooijen, direktur eksekutif koalisi itu, memperingatkan teknologi senjata otonom sudah mulai digunakan di medan perang.

"Menunda pembentukan instrumen yang mengikat secara hukum membahayakan warga sipil dan umat manusia," kata Rooijen.