"Sekretaris jenderal sangat menyesalkan pengumuman AS yang memperluas sanksi yang akan menolak pemberian visa kepada anggota Organisasi Pembebasan Palestina dan pejabat Otoritas Palestina untuk menghadiri pertemuan-pertemuan PBB," kata Stephane Dujarric, juru bicara utama Guterres. Guterres mendesak negara tuan rumah, yakni AS, untuk memastikan visa diberikan kepada semua delegasi sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Markas Besar PBB-AS 1947. Guterres akan terus berkomunikasi dengan otoritas AS untuk tujuan tersebut, kata juru bicara itu. Pada Kamis (17/9), Majelis Umum PBB mengadopsi sebuah resolusi yang memungkinkan Abbas berpartisipasi secara virtual dalam Debat Umum tahun ini, sehari setelah Departemen Luar Negeri AS mengumumkan akan terus menolak visa bagi pejabat Palestina, termasuk Abbas, sehingga menghalangi presiden Palestina itu menghadiri pekan tingkat tinggi Majelis Umum secara langsung dua tahun berturut-turut.