NADIKABAR.COM — Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Muhammad Kholid meminta Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya usai Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan pembatalan terhadap surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran untuk mendaftar pada Pilpres 2024.
Menurut Kholid, putusan MA maupun MK tentang ijazah SMA Gibran ini sudah memiliki kekuatan di hadapan hukum, sehingga proses selanjutnya adalah Gibran seharusnya mundur dari kursi sebagai wapres.
"Jadi pilihannya memang, kalau beliau mundur, lebih bagus, lebih baik," ucap Kholid ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/10).
Namun, jika Gibran masih kukuh dengan jabatannya, Kholid menyatakan maka proses konstitusional di DPR akan terus berlanjut. Adapun, proses konstitusional yang dimaksud adalah menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari masing-masing fraksi partai politik di DPR.
"Nah, kalau tidak mundur, ya proses konstitusional di DPR akan berjalan," lanjutnya.
Menurut Kholid, pihaknya secara tegas menekankan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) karena dianggap lebih relevan dibandingkan jenis hak konstitusional lain, seperti hak interpelasi maupun hak angket.
"Dan hak kita itu ada interpelasi, hak angket, dan HMP. Dari proses kajian kami di DPP, bahwa untuk saat ini yang paling relevan, paling tepat digunakan adalah HMP," kata Kholid.
