NADIKABAR.COM — "Salus populi suprema lex esto" — Kesejahteraan rakyat hendaklah menjadi hukum tertinggi (Marcus Tullius Cicero [106–43 SM], filsuf dan negarawan Romawi).
Bayangkan, ratusan triliun rupiah uang negara yang selama ini berpotensi menguap karena pemborosan dan permainan harga. Padahal, ribuan sekolah masih membutuhkan perbaikan.
Sementara itu, sekitar 3,23 juta nelayan Indonesia, atau secara kasar hampir 13 juta jiwa jika keluarga mereka ikut diperhitungkan, menggantungkan kehidupan pada sektor perikanan yang masih menghadapi berbagai keterbatasan.
Dari Palu, Presiden Prabowo Subianto mengirim pesan: uang rakyat mesti diselamatkan, lalu manfaatnya kembalikan ke rakyat. Tegas.
Dalam Tanwir Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11), Presiden menyoroti pengadaan barang dan jasa. Menurut Prabowo, dari belanja pengadaan sekitar Rp1.200 triliun, 30 persen berpotensi bocor, sehingga pembenahan sistem diperkirakan bisa menghemat sekira Rp400 triliun. Itu perkiraan Presiden; hitungan sederhana 30 persen dari Rp1.200 triliun sendiri adalah Rp360 triliun.
Kebijakan efisiensi telah lebih dahulu berjalan lewat Inpres Nomor 1 Tahun 2025, dengan target Rp306,69 triliun dari belanja kementerian dan transfer ke daerah. Sasarannya perjalanan dinas, seremoni, biaya kantor, dan pengadaan; gaji pegawai serta bantuan sosial dikecualikan. Jadi, dua angka penghematan itu berbeda dasar, waktu, dan statusnya. Pesan penting pidato ini adalah mengubah penghematan menjadi pelayanan publik, bukan membanggakan angka pemotongan semata.
Presiden menyatakan akan menambah Rp100 miliar untuk ibu kota setiap provinsi dan sedikitnya Rp20 miliar bagi setiap kabupaten, dengan penggunaan yang diarahkan bagi kebutuhan daerah. Untuk sekolah, Prabowo menyebut peluang memperluas cakupan perbaikan dari sekitar 71.000 menjadi 88.000 pada 2026, sedangkan angka operasional yang diumumkan Mendikdasmen Abdul Mu’ti pada 13 November adalah 80.744 sekolah. Keduanya target yang musti dicapai.
Di pesisir, Presiden menargetkan 1.000–1.200 Kampung Nelayan Merah Putih pada akhir 2026 dan tambahan 2.000 pada akhir 2027. Program ini bukan terutama pembangunan rumah, melainkan fasilitas ekonomi: dermaga, gudang dingin, pabrik es, BBM, koperasi, dan pemasaran ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan melaporkan pada 3 November bahwa 100 kampung telah beroperasi dan 1.069 lainnya ditargetkan selesai konstruksi pada 24 Desember. Bangunan selesai belum tentu langsung meningkatkan pendapatan nelayan.
Besarnya kebutuhan pendidikan terlihat dari data Kemendikdasmen: 196.022 satuan pendidikan memiliki prasarana rusak yang memerlukan penanganan. Pemerintah mengarahkan perbaikannya secara bertahap hingga 2028. Mendikdasmen Abdul Mu’ti juga menyebut target revitalisasi 80.744 sekolah pada 2026 dan 100.000 sekolah pada 2027, sementara angka 88.000 yang disampaikan Presiden masih merupakan potensi perluasan. Hingga pertengahan Oktober, 35.769 sekolah telah menandatangani kerja sama revitalisasi, 4.374 selesai, dan rencana sekolah baru mencakup 66 PAUD serta 28 SMA yang masih dalam tahap perjanjian.